Login Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 66 Tahun 2019. TNI tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. ID, JAKARTA -- Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat menduduki lebih banyak jabatan di kementerian/lembaga. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Warga Negara. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] diatur dengan undang-undang. b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga. Tematik. 1. TENTARA NASIONAL INDONESIA. Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 Ayat 2 yang mengatur prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Pasal 47 Ayat (1) UU itu menyebutkan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Mempertahankan keutuhan wilayah negara. 2 Tahun 2001 tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran. Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TUGAS TNI ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 8Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia(TNI) 9Yahya A. Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Jakarta Februari 2005. DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terdapat penentuan batas usia pensiun menurut jabatan di TNI . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara. Pasal 10 (1) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Itu berarti TNI harus selaluTEMPO. 'Indonesian National Military'; abbreviated as TNI) are the military forces of the Republic of Indonesia. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. profesi diatur dengan undang-undang. Pasal 30. Surat Keputusan bersama Menhankam. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Idonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya agenda reformasi tersebut telah diimplementasikan. BahanPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) dengan rumusan perubahan sebagai berikut. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan. Ketentuan tentang anggota Polri dan TNI aktif tidak. Pada masa TNI digabung dengan POLRI menggunakan Catur Dharma Eka Karma yang disingkat dengan CADEK. Syarat syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang undang. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat. DISPENAU (18/2),- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan dasar hukum yang harus senantiasa dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok. REPUBLIK INDONESIA. Indonesia Nomor 3713); 2. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI maka ketentuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU 31/1997”). Kini, di internal TNI dibahas rencana revisi UU TNI yang antara lain mengusulkan agar prajurit aktif bisa lebih banyak duduk di kementerian/lembaga. Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas. Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Dalam Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dimana tugas perbantuan TNI kepada aparat kepolisian dalam rangka tugas operasi militer selain perang, TNI bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarkatMengingat : 1. com - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (UU/2019/11) (2019)tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, peran, fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 tersebut dipandang perlu untuk dijabarkan dan diwadahi dalam suatu undang-undang. REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jakarta, CNBC Indonesia - Warga Negara Indonesia kini direstui Presiden Joko Widodo menjadi komponen cadangan berpangkat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Istilah Tentara Nasional Indonesia yang digunakan dalam Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Organisasi dan Tugas Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Adisutjipto; Mengingat : 1. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. The President of Indonesia is the commander-in-chief of the Armed Forces. DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA D E N GAN R AH M A T T U H A N Y A N G M AHA E S A MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TENTANG. FUNGSI TNI SESUAI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NO. Peraturan Panglima TNI tentang Kewenangan Pemberian Keterangan Pers di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Tugas-Tugas Pokok TNI. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun. E. b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokUndang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA. com - Hukuman penjara menanti anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; b. Pada Undang-Undang No. E. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang keberadaan dan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . c. Adapun tugas-tugas pokok TNI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional IndonesiaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. Title: Undang-undang TNI 2004 : UU RI no. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), usia pensiun jenjang bintara dan tantama 53 tahun, sedangkan perwira usia 58 tahun. 849, peraturan. Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia; 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik. . TENTANG. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024. 1. Berkekuatan 400. Tentara Nasional Indonesia, 59 RechtIdee, Vol. Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”. Undang-Undang No. VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan. 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Author: Indonesia, Publisher:Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Subject:Tentara Nasional Indonesia - Undang-undang dan peraturan , Isbn: 979-3421-94-0, Type: Monograf. JAKARTA, KOMPAS. . cit. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah: a. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Hukum Disiplin Militer. tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat (1) “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahtirto. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan. Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PENUGASAN DAN PEMBINAAN KARIER. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran. TENTANG. Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, berikut pengertian tentara: "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia; c. The President of Indonesia is the commander-in-chief of the Armed Forces. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S. Dokumen ini berisi 17 pasal dan 2 lampiran yang menjelaskan secara rinci. Dalam Pasal 16 Ayat 5 ditegaskan bahwa; “Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya”. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional. 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai berikut : Bab III, Pasal 3 : Ayat (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Tantangan dan Harapan bagi TNI di Masa Depan. Realita yang ada, peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi virus. Sedangkan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas – tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun. Mengingat : 1. UU No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Muhaimin,op. Detik News. Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU TNI) yang mengatur fungsi dan. Jati diri seorang TNI sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahum 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 2 yang berbunyi: “Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah Tentara Profesional, yaituANTARA/Genta Tenri Mawangi. ) Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. 7. Peraturan Menteri. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang HukumUndang-Undang No. BAB I KETENTUAN UMUM. Selain itu, terjadi pula pertentangan lainnya pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional. Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia. Undang. Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; e. Undang-Undang Nopmor 34 TAhun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; Dalam undang-undang ini menjelaskan tentang define Tentara Nasional Indonesia, yaitu tentara yang berjuang mengakkan RI, dan fungsi secara terperinci dalam pertahanan dan keamanan negara yangs esuai dengan hak asasi manusia. Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti; e. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. May 10, 2023 · JAKARTA, KOMPAS. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; 4. 57, dan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. 34 Th. Komponen Cadangan tersebut terbentuk sebagai hasil implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor . M. Pasal. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Mencabut : UU No. b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangHal tersebut juga tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi: “Usaha Pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai. Prabowo menjelaskan UU TNI yang saat ini. com, Jakarta Markas Besar TNI tengah menggodok rencana perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pendekatan konseptual mengacu pada doktrin ataupun teori dari para ahli hukum terkait penelitian ini. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), usia pensiun jenjang bintara dan tantama 53 tahun, sedangkan perwira usia 58 tahun. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. 23. Oktober 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengendalian Zoonosis; Mengingat : 1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Tentara Nasional Indonesia terdampak ‘Operasi Militer Selain Perang’ di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara. Feb 8, 2021 · PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MILITER. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 dan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF CRIMES AGAINST INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS, INCLUDING DIPLOMATIC AGENT (KONVENSI PENCEGAHAN DAN PEMIDANAAN KEJAHATAN. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR‑RI Nomor:. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT UTAMA. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Indonesia, Pemerintah Pusat. yang mengatur tentang OMSP belum mengakomodir tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap TNI. Sedangkan Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 menetapkan berlakunya Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian sejak berlakunya undang- undang tersebut anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan yustisiabel. Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan. Secara legal-formal hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 580 -2- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik . TENTARA NASIONAL INDONESIA. 127, 2004 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Menimbang : a. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT PERATURAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PERWIRA PENYERAH PERKARA. Undang -Undang Nomor 39. See full list on jogloabang. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disiplin prajurit adalah segala perbuatan tentang Pertahanan Negara; dan Undang- dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang prajurit TNI, baik sengaja maupun tidak Tentara Nasional Indonesia, maka sengaja melanggar peraturan disiplin pengaturan mengenai Hukum Disiplin. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26.